tanah, sengketa tanah dan pluralisme hukum

Pertanahan di Indonesia berperan sentral bagi seluruh rakyatnya. Menurut Joyo Winoto (2008) mengatakan bahwa tanah memiliki keterkaitan erat dengan kebangsaan, pembangunan, kemakmuran rakyat, identitas kebangsaan, fungsi keadilan sosial serta  tanah untuk kehidupan. Suriani (2003) mengungkapkan bahwa di Sulawesi Selatan,  tepatnya di Kabupaten Bulukumba, masih terdapat komunitas masyarakat suku bangsa Kajang yang berpegang teguh pada adat dan tradisi yang menganggap tanah laksana ibu yang harus dijaga dan dipelihara, karena telah memberikan segala-galanya bagi kehidupan manusia.

Masyarakat Nias sangat menjunjung nilai tanah sebagai sesuatu yang sangat berharga dan merupakan titipan sementara dari Tuhan untuk diolah dan dimanfaatkan secara baik demi keberlangsungan hidup. Namun, sewaktu-waktu tanah bisa menjadi masalah yang besar ketika tidak dipergunakan secara adil. Tanah bagi masyarakat Nias mengambil peranan penting dalam proses aktualisasi diri sebagai sebuah simbol pulau yang subur yang terdapat pada identitas masyarakat Nias, selain itu tanah menjadi pertanda kekuasaan seseorang serta laju perekonomian masyarakat Nias.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan masyarakat lambat laun akan menimbukan terjadinya permasalahan sengketa karena akhir-akhir ini permasalahan sengketa selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat demikian juga pada masyarakat Nias. Ahli Antropologi, Laura Nader dan Harry Todd dalam Sulistyowati (2003:53) mengemukakan pandangan mengenai adanya tiga fase dalam sengketa, yaitu tahap pra-konflik, tahap konflik dan  tahap sengketa. Tahap pra-konflik mengacu kepada keadaan atau kondisi dimana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan dan mengadakan keluhan. Perasaan sakit hati itu bisa berupa imajinasi atau nyata, tergantung pada persepsi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil tersebut, pada prinsipnya ia merasa dirugikan. Tahap ini bisa berubah menjadi konflik, tetapi sebaliknya bisa juga meredam.

Jika pihak yang merasa dirugikan tersebut memberitahukan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, maka inilah yang disebut tahap konflik. Tahap ini bisa juga selesai melalui upaya pemaksaan  atau dengan negosiasi dengan pihak lawan. Selanjutnya, tahap sengketa merupakan akibat dari adanya konflik, dan konflik tersebut diumumkan kepada publik. Pihak ketiga (individu atau kelompok) kini secara aktif terlibat dalam permasalahan. Ketiga tahap di atas tidak perlu terjadi secara berurutan jika pihak yang merasa dirugikan mengeskalasi keluhannya langsung ke tahap sengketa tanpa melalui tahap konflik.

Sedangkan, menurut Comaroff dan Roberts dalam Ihromi (1993:225) sengketa dapat timbul diantara :

1.  Individu -individu dari :

  1. Kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa tanah yang terjadi antara individu dari klen yang berbeda.
  2. Satu kelompok (within group and inter group), misalnya pada sengketa tanah waris antar individu dari satu klen.

2. Kelompok-kelompok (antar kelompok atau intra group), yaitu sengketa antar sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok atau antar kelompok yang besar yang otonom dalam masyarakat yang dinamakan sengketa interhouse. Penggunaan hukum lokal maupun hukum peradilan merupakan tahapan terhadap selesainya masalah sengketa yang ada. Sally Folk Moore dalam Ihromi (1993:148) mengatakan bahwa pendekatan dalam mempelajari hukum sebagai proses akan lebih menguntungkan karena lebih memungkinkan untuk melihat sejauh mana hukum itu berfungsi dalam masyarakat senyata-nyatanya.

Suatu hukum yang tidak pernah dilanggar mungkin berupa suatu kebiasaan saja.  Sifatnya sebagai hukum itu, barulah akan diketahui bila aturan itu dipertahankan dalam suatu perbuatan hukum melalui penerapan suatu sanksi hukum (Hoebel, 1954: 37). Hal ini dapat diketahui bila yang dikaji adalah kasus-kasus sengketa. Kemudian bila kasus-kasus itu diamati dan diperhatikan siapakah yang melakukan sesuatu terhadap perilaku penyimpangan dari norma, maka hal itu akan mengungkapkan petunjuk-petunjuk mengenai struktur dari masyarakat bersangkutan.

Roscoue Pound dalam Ihromi (1993:148-149) mengungkapkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial. Pokok yang mendasari pandangan rekayasa sosial ini adalah dugaan bahwa hubungan-hubungan sosial rentan terhadap kontrol manusia yang terkendali, dan alat untuk mencapai ini adalah hukum. Hukum adalah istilah ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, dan untuk kegiatan-kegiatan dari alat-alat perlengkapan negara yang berkenaan dengan perundang-undangan, pemerintahan, peradilan dan pelaksanaan putusannya yang didukung oleh kekuatan politik dan legitimasi. Hukum  lokal sebagai bagian dari pluralisme hukum masih berlaku pada masyarakat Nias yang merupakan masyarakat adat yang hidup dan bersosialisasi berdasarkan garis keturunan laki-laki serta eratnya kaitan talifusö atau persaudaraan sebagai pemicu terselesaikannya permasalahan sengketa tanah yang ada.

Akhirnya, pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum sudah seharusnya merupakan hukum negara, berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh seperangkat lembaga-lembaga negara. Bahkan Griffith berpendirian bahwa pluralisme hukum dan sentralisme hukum merupakan dua kutub yang secara tegas saling berhadapan. Sedangkan konsepsi pluralisme hukum menurutnya adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial (Ihromi, 1993).

Frans Von Benda-Beckmann dalam Ihromi (1993:244-245) mengatakan bahwa jika keanekaragaman sistem hukum merupakan situasi yang umum, atau setidak-tidaknya terjadi dalam suatu lapangan kajian tertentu, maka hal yang menarik bukanlah terletak pada tempat yang di tunjukkannya keanekaragaman peraturan hukum, tetapi yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum itu, bagaimanakah sistem-sistem hukum itu saling berinteraksi satu sama lain, bagaimanakah keberadaan sistem-sistem hukum itu secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu.

Pendekatan pluralisme hukum dalam suatu lapangan pengkajian apapun menurut Frans Von Benda-Beckmann akan sampai pada tiga perangkat pertanyaan mengenai sistem hukum yang beragam itu:

  1. Sistem-sistem normatif yang bagaimanakah yang tercipta dan bagaimanakah sistem itu dipelihara dan diubah (oleh siapa, bagaimana) dalam setiap lapangan tertentu yang dipilih untuk dikaji. Bagaimanakah dalam sistem-sistem normatif yang majemuk itu terbentuk saling hubungan satu sama lain; apakah pengaruh dari konstelasi sistem normatif tertentu terhadap perilaku orang;
  2. Pertanyaan ketiga berhubungan dengan apakah signifikasi yang terdapat pada perilaku bagi interaksi selanjutnya dan bagaimanakah pemeliharaan sistem hukum yang saling berhubungan itu.

Pertanyaan-pertanyaan ini akan ditemukan dalam setiap usaha untuk melukiskan dan menganalisa setiap peristiwa khusus atau interaksi, meskipun jawabannya secara analitik akan berbeda dan biasanya jawaban tersebut akan ditemukan dalam perangkat-perangkat gejala yang sangat berbeda pula (Ihromi, 1993).

Sulastriyono dalam Masinambow (2000) mengungkapkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penguasaan tanah timbul di muara sungai Citandui kenyataannya terdapat dua hukum yang berlaku dalam menyelesaikan kasus tersebut yakni  hukum Negara dan hukum lokal yang berlaku secara bersama-sama digunakan sebagai dasar hukum oleh para pihak dalam melaksanakan penguasaan tanah timbul.

Hoebel dalam Ihromi (1993:207) mengatakan penerapan metode kasus sengketa dengan memasukkan kajiannya sebagai alat mengungkapkan hukum secara substantif dan juga prosedur-prosedur yang ditempuh serta untuk dapat memperlihatkan nilai-nilai dalam hukum, atau malahan postulat-postulat hukum, maka Nader menekankan  pada kajian tentang proses yang berlangsung mulai dari adanya keluhan-keluhan, ungkapan perasaan, adanya perlakuan yang tidak adil, selanjutnya melihat apakah sengketa mengalami proses eskalasi atau tidak, bagaimana penanganan selanjutnya dan adakah penyelesaian atau tidak.

Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tanah menurut   S. Roberts yakni; penggunaan kekerasan secara langsung maupun pribadi, melalui upacara atau ritus, mempermalukan misalnya dengan sindiran/kiasan, melalui makhluk-makuhluk supranatural, pengucilan, melalui pembicaraan yang terdiri dari pembicaraan langsung atau negosiasi serta pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ketiga, baik yang bertindak sebagai penengah maupun sebagai pihak yang ikut menyelesaikan dalam hal ini peradilan. Sedangkan P.H Gulliver dan L. Nader secara khusus membahas sengketa dengan menekankan pada; hasil yang diperoleh dan para pihak yang terlibat atau model keputusan  yakni yang menyangkut dua pihak yang berkepentingan serta melibatkan pihak ketiga (Ihromi, 1993:226)

Nader dan Todd dalam Ihromi (1993:210-212) mengungkapkan bahwa ada berbagai cara yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yaitu;

a.  Membiarkan saja atau lumping it. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang ia rasakan merugikannya.

b. Mengelak atau Avoidance. Pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya bahkan sama sekali menghentikan hubungan tersebut.

c.  Paksaan atau coercion, satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

d. Perundingan atau negotiation. Dua pihak yang berhadapan merupakan para  pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya.

e.  Mediasi atau mediation. Dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.

f.   Arbitrase. Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.

g.  Peradilan atau  adjudication. Pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa juga menggunakan proses mediasi. Mediasi dalam penyelesaian sengketa dikenal sebagai bentuk negosiasi antara dua individu (kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Mediasi  terjadi karena kehendak sendiri (mencalonkan diri sendiri), ditunjuk oleh pihak lain (misalnya tokoh adat) diminta oleh kedua belah pihak (Ihromi,1993:223).

Alternatif yang biasanya dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Nias yakni membiarkan saja, negosiasi dan mediasi. Proses membiarkan saja yang dilakukan dalam hal ini karena rasa kasih terhadap pihak yang bersengketa, negosiasi yang dilakukan berdasarkan dari kesepakatan awal yakni jalan damai tanpa melibatkan banyak hal yang dapat merugikan. Proses negosiasi adalah proses yang bukan saja mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. Sedangkan mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.

Proses mediasi dilakukan oleh seorang mediator yang merupakan  fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator tidak akan: membuat keputusan tentang mana yang salah atau yang benar, menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Segala bentuk komentar, pendapat, saran, pernyataan atau rekomendasi yang dibuat oleh mediator bila ada tidak dapat mengikat para pihak yang bersengketa.

Secara umum mediasi dapat dikategorikan seperti; mediasi untuk lingkungan tempat tinggal, mediasi untuk keluarga yang antara lain manangani sengketa dalam rumah tangga atau sengketa waris, mediasi untuk lingkungan industri yang biasanya menangani masalah-masalah hubungan kerja dan ketenagakerjaan, mediasi untuk pemulihan yang biasanya bertujuan untuk memungkinkan korban kejahatan dan remaja pelaku kejahatan dapat tiba pada penyelesaian sengketa dengan ganti rugi, bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan kejahatan ringan.

Adapun tujuan dilaksanakannya mediasi yakni; membantu mencarikan jalan keluar/alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, tercapainya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa, menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/ penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain dan dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain serta memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

Dalam situasi pluralisme hukum, pola-pola penyelesaian sengketa diasumsikan menampilkan bentuk-bentuk penyelesaian yang di pengaruhi oleh struktur dari sistem-sistem hukum yang berlaku dan faktor-faktor sosial budaya lainnya seperti struktur dan organisasi sosial dan perubahan-perubahan nilai yang diakibatkan oleh proses kebudayaan dari masyarakat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s