Sistem Kepemilikan Tanah pada Masyarakat Nias

Sistem Kepemilikan Tanah pada Masyarakat Nias

Kepemilikan tanah pada masyarakat di Kabupaten Nias dibedakan atas empat tahapan diantaranya yakni; berdasarkan keturunan/kerajaan Tetehöli Ana’a, berdasarkan Fondrakö Bonio oleh Sitölu Tua, perolehan kepemilikan tanah berdasarkan komunitas dan berdasarkan sistem kepemilikan tanah secara ideal.

Berdasarkan Keturunan/Kerajaan Tetehöli Ana’a.

Silima Börödanömö yang merupakan pusat penyebaran penduduk yang memenuhi pelosok tanö niha sampai ke Kepulauan Hinako  dan Kepulauan Batu. Kerajaan Tetehöli Ana’a dan Silima Börödanömö merupakan anak Raja Balugu Sirao yang melaksanakan penyebaran tersebut, hal ini terdiri dari:

1. Hiawalangi’adu yang tiba di bagian selatan Tanö Niha dan bermukim dikawasan hulu sungai Gomo. Beliau kemudian mendirikan banua atau kampung pertamanya Sifalagö-Gomo yang lebih terkenal dengan sebutan banua Börönadu, sampai sekarang masih dihuni penduduk dan disana-sini tampak peninggalan kuno megalitkultur seperti kuburan Hia Walangi’adu, tugu-tugu batu dan sebagainya.

2. Gözö Helaheladanö yang tiba dibagian utara Tanö Niha atau termasuk tanö nihayöu termasuk daerah Laraga Kecamatan Gunungsitoli dan Tuhemberua. Kemudian beliau pindah ke sebelah utara di daerah Kecamatan Lahewa dan mendirikan banua pertamanya di Gunung Hili Gözö bernama Hili Gözö, bukti peninggalannya sepasang tugu batu.

3. Hulu Hada yang tiba di bagian barat Tanö Niha dan mendirikan banua pertamanya Laehuwa di tepi sungai Oyo, Kecamatan Mandrehe, bukti peninggalannya berupa tugu batu.

4. Daeli yang tiba di bagian timur Tanö Niha dan mendirikan banua pertamanya Tölamaera di tepi sungai Idanoi, Kecamatan Gidö, bukti peninggalannya yakni kuburan Daeli bernisan batu.

5. Silögubanua yang tiba di sebelah barat Tanö Niha, lalu bermukim dan mendirikan banua pertamanya Hiambua di tepi sungai Oyo, sebelah timur banua Laehuwa, Kecamatan Mandrehe. Sekarang masih dihuni penduduk dan masih terdapat  peninggalan kuno beberapa Tugu Batu. Silögu Banua adalah cucu, putera sulung dari Balugu Luomewöna.

Keturunan dari masing-masing leluhur Silima Börödanömö memakai identitas. Mula-mula mereka memakai istilah ono atau anak atau iraono, misalnya  Ono Delau, Ono Dohu, Iraono Las, Iraono Huna, dan sebagainya. Tetapi kemudian pada masa Pemerintahan Belanda sewaktu dikeluarkan Surat Pas atau kartu penduduk mulai dipergunakan istilah mado. Mado bukan hanya diambil dari leluhur pertama tetapi juga dari leluhur berikutnya yang lebih terkenal jaya menurut gelar karena pesta adat yang disebut owasa. Demikianlah hingga sekarang kita mengenal sampai ratusan nama mado atau marga pada masyarakat Nias, misalnya:

–   Keturunan Hiawalangi’adu yakni mado Hia, Lai’a, Dachi,Waruwu, Harefa, Telaumbanua, dan lain-lain.

–   Keturunan Gözö Helaheladanö yakni mado Baeha dan Dawölö

–   Keturunan Hulu Hada yakni mado Hulu, Nazara, Zaluchu dan lain-lain.

–   Keturunan Daeli yakni mado Daeli, Gea, Larosa dan lain-lain.

–   Keturunan Silögubanua yakni mado Zebua, Zai, Zega, dan lain-lain.

Berdasarkan Fondrakö Bonio oleh Sitölu Tua.

Fondrakö Bonio atau Fondrakö Ni’owuluwulu memiliki teritorial hukum adat yang meliputi Kerajaan Öri Tumöri (Mado Zebua), Kerajaan Öri Dahana (Mado Harefa), Öri Ulu (Mado Telaumbanua). Ketetapan Fondrakö Bonio menetapkan batas teritorial yurisdiksi antara masing-masing Sitölu Tua atau yang tiga mado yakni:

–   Bagian untuk mado Zebua adalah kawasan tengah, terbentang antara anak sungai Bogalitö sebelah utara sampai sungai Nou sebelah selatan.

–   Bagian untuk mado Harefa adalah kawasan sebelah selatan yang berbatasan pada sungai Nou dengan bagian Mado Zebua

–   Bagian untuk Mado Telaumbanua adalah kawasan sebelah utara yang berbatas pada anak sungai Bogalitö dengan Mado Zebua.

–   Saota Luaha Nou atau pelabuhan Kuala Nou adalah hak kuasa bersama  Sitölu Tua dalam hal ini yakni Mado Zebua, Harefa dan Telaumbanua.

Perolehan Hak Kepemilikan Tanah Berdasarkan Komunitas

Perkembangan kota Gunungsitoli sebagai pusat dari kegiatan perekonomian Kabupaten Nias, telah mendatangkan berbagai etnis lain untuk bermukim dan mengembangkan komunitasnya di Kabupaten Nias, di antaranya yakni:

1. Kedatangan Etnis Aceh

Pada tahun 1058 H atau 1639 AD, dari Preumbeu-Melaboh (Aceh Utara), seorang Aceh bernama Lebai Pulit alias Tengku Polem dengan menumpang perahu seorang diri terdampar di kuala sungai Laraga dekat Kampung Luahalaraga. Karena dianggap emali dawa Ace atau orang Aceh penculik dan perampok, penduduk menangkapnya dan dianiaya kemudian dihadapkan kepada Raja Laraga, Tuhenöri Balugu Samönö Tuhabadanö Zebua. Setelah melalui proses, ia ditawan dan dikurung selama beberapa waktu.

Kemudian Baginda Harimao Harefa dengan puteranya dari Onozitoli datang dari Luahalaraga menanyakan perihal Tengku Polem. Setelah dimengerti maka mereka meminta kepada Raja Laraga untuk menebusnya. Raja Laraga mengizinkannya, sehingga ia dibawa ke Onozitoli dan menjadi pekerja dalam keluarga Harimao Harefa.

Beberapa tahun kemudian, karena telah bekerja baik dan jujur maka Tengku Polem dikawinkan dengan Kabowo, anak perempuan Harimao Harefa dengan sistem ono yomo atau menantu yang diangkat sementara, dari perkawinan tersebut mereka mendapat anak laki-laki yang bernama Simaöga atau Simeugung serta anak perempuan yang bernama Siti atau Siti Zahora.

Setelah baginda Harimao Harefa meninggal dunia, Tengku Polem bersama dengan ipar-mertuanya Ka’owa Kahemanu Harefa pindah dari Onozitoli. Mula-mula mereka bermukim di Osalafache-Turewodo, lalu di Tetehesi-Miga terus ke Dahana’uwe yang merupakan kampung Bawölaraga Harefa dan kemudian di Lasara . Untuk sementara Tengku Polem sekeluarga tinggal bersama ipar-mertuanya Ka’owa Kahemanu Harefa di Lasara, kemudian diberikan tempat pemukimannya di Siwulu yang merupakan desa Mudik. Setelah bermukim di Siwulu, Tengku Polem menyuruh anaknya Simeugang belajar agama Islam di Meulaboh sampai belasan tahun di sana.

2. Kedatangan Etnis Minangkabau.

Pada tahun 1109 H, sebuah perahu layar dari Minangkabau menuju Aceh Barat diserang angina taufan, sehingga terdampar di Teluk Tölubalugu atau Teluk Belukar 15 Km dari Gunungsitoli. Setelah mendapat informasi dari penduduk setempat, perahu tersebut kembali berlayar melalui pelabuhan Luahanou di Gunungsitoli. Pimpinannya ialah Datuk Ahmad Caniago bersama Ahmad Linto atau Rinto dan Datuk Kumango serta beberapa teman lain. Mereka berasal dari Kampung Dalam, Negeri Pariaman Padang Panjang, Luhak Tanah Datar, Minangkabau. Mereka berlabuh di Luahanou dan menemukan Tengku Polem di Siwulu.

Kedatangan perahu Minangkabau itu, kemudian diberitahukan oleh penjaga pelabuhan kepada Raja-raja Sitölu Tua. Kemudian mereka datang ke Gunungsitoli di Luahanou untuk meminta bea pelabuhan. Maka Datuk Ahmad membayarkan bea pelabuhan itu sebagaimana mestinya dalam situasi damai. Beberapa hari kemudian Datuk Ahmad melamar Siti Zahora, anak perempuan Tengku Polem, dengan persetujuan ipar-mertua Tengku Polem di Lasara dan dengan syarat Datuk Ahmad harus tinggal menetap di Nias, lamaran itu terwujud dengan perkawinan yang dilangsungkan di Lasara, di rumah Kö’öwa Kahemanu Harefa. Saat itu, sesuai dengan tradisi mereka kepada Datuk Ahmad diberikan nama baru yaitu Raja Ahmad, sejak itu Raja Ahmad tinggal bersama teman-temannya di Kampung Lasara.

Setelah terjalin hubungan perkawinan tersebut maka Raja  Ahmad meminta tempat pemukimannya dengan paman-mertuanya. Baginda Kö’öwa Kahemanu Harefa memberi lokasi sebelah hilir dari Siwulu. Raja Ahmad segera membangun rumahnya pada 11 syafar 1111 H. Pemukiman itu dinamakannya Kampung Dalam. Kemudian putera bungsu Raja Ahmad, Datuk Raja Meulimpah mengembangkan kampung tersebut dan diberi nama Kampung Ilir, dalam perkembangannya kemudian dinamakan Kampung Baru.

Karena Simeugang belum pulang dari Meulaboh, maka Raja Ahmad membawa kedua puteranya di rumahnya, hingga kedua mertuanya meninggal di situ. Setelah Simeugang kembali dari Meulaboh, tidak berapa lama kemudian ia menikah dengan seorang gadis dari mado Zebua. Setelah itu ia membangun rumahnya di Siwulu. Setelah rumahnya selesai, barulah ia mengadati kematian kedua orang tuanya sesuai dengan adat Islam dan sesuai dengan adat Nias dengan enam ekor babi untuk pihak pamannya di Lasara. Pada saat itulah pamannya memberi gelar kepadanya Amazihönö dan pemukimannya di Siwulu dinamakan  Kampung Mudik.

3. Pengibahan Kuasa dan Tanah Wilayah oleh Salawa Lasara.

Atas usul Simeugang dan Raja Ahmad, pamannya Kö’öwa Kahemanu Harefa melakukan musyawarah bersama untuk penentuan kekuasaan dan tanah wilayah mereka tersebut yang disyahkan dalam Fondrakö Heleduna dengan ketetapan sebagai berikut:

  1. a.   Simeugang menjadi Kepala di Kampung Mudik dan Raja Ahmad menjadi kepala di Kampung Dalam-Ilir, dengan menjalankan adatnya masing-masing, dengan tetap mengakui kebesaran pihak pamannya di Lasara hingga keturunan mereka.

b.  Tanah wilayah untuk kampung Mudik dan Ilir, mulai dari Heleduna, menyusur kaki gunung sampai Landatar dan terus di pinggir laut, dan dari Heleduna sampai di sungai Nou.

c.  Kalau ada musuh saling membantu, bila musuh dari laut maka Raja Ahmad dan Simeugang di depan dan bila musuh dari darat maka pihak pamannya yang di depan.

4. Kedatangan Orang Tionghoa

Orang-orang Tionghoa atau Cina dinamai oleh Ono Niha Dawa Sina atau lebih populernya disebut Kehai. Sebenarnya orang Cina telah lama datang berdagang di Tanö Niha dan di Gunungsitoli. Setelah pemerintahan Belanda berkedudukan di Gunungsitoli tahun 1840 keamanan mulai terjamin, maka sekitar tahun 1850 orang Cina mulai berdomisili di kota Gunungsitoli. Mereka terdiri dari empat orang yakni Kehai Adulo, Kehai Bule, Kehai Saitö Bewe, dan Kehai Timba yang keturunanya yakni Sitorosi, Si Peng, Si Lem. Pertama-tama mereka mengambil lokasi pemukiman di pinggir sungai Nou sebelah utara dekat pelabuhan Luahanou. Sejak itu orang Cina berangsur-angsur datang dan berdomisili di Kota Gunungsitoli dengan pekerjaan sebagai pedagang.

Pertambahan penduduk di Kota Gunungsitoli yang terasa padat dan kekurangan tempat perumahan, maka Pemerintah Belanda mengadakan perluasan lokasi kota dengan melokalisasi penduduk menurut etnisnya. Sistem ini, membentuk perkampungan dalam kota yaitu Kampung Cina mulai dari pinggir sungai Nou kearah utara terus Kampung Melayu. Kemudian diangkatlah kepala pemerintahannya yang disebut Kapitan. Demikianlah kampung Cina itu terbentuk dan dan sekarang masih tampak dalam kota Gunungsitoli.

3.2.4. Berdasarkan Sistem Kepemilikan Tanah Secara Ideal

Tanah pada masyarakat  Nias terdiri dari tanah anak berdasarkan atas pembagian harta warisan, tanah ulayat yang merupakan tanah leluhur yang diwariskan kepada keturunan berdasarkan marga dan tanah milik pribadi yakni tanah yang dibeli dengan uang pribadi dan tidak di sahkan secara hukum adat.

.

Secara umum kepemilikan tanah bagi masyarakat Nias ada dua macam :

a. Secara adat (tanah ulayat/tanah leluhur); ini biasanya diperoleh dari pembagian  harta nenek moyang atau kepemilikan bersama yang dibagi berdasarkan kedudukan dan pengaruh seseorang dalam banua yang kemudian dibagikan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan laki-laki.

b. Milik Pribadi; kepemilikan tanah yang seperti ini, diperoleh dari  pembelian pribadi yg tidak dipengaruhi oleh hukum adat dan biasanya  memiliki sertifikat dari instansi pemerintah terkait sebagai bukti  kepemilikan.

Sedangkan secara khusus pada masyarakat Nias kepemilikan tanah dibagi atas empat yakni:

a. Sotanö yakni masyarakat Nias asli yang memiliki tanah berdasarkan kedudukan dan pengaruh seseorang dalam banua. Setelah menjadi Sotanö, maka akan menjadi pemilik sah secara adat yang diketahui oleh warga disekitar banua tempat tinggalnya. Selain itu, ia berhak menjual/mewariskan tanahnya kepada siapapun dengan ketentuan adat Nias yakni anak kandung/anak angkat berdasarkan garis keturunan patrilineal dan atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara adat Nias.

b. Nifotanö yakni kepemilikan tanah berdasarkan pemberian dari masyarakat setempat dimana seseorang ingin tinggal. Jika dulu biasanya ini dilakukan dengan adat yakni ; Ibe’e famaböbö löwi-löwi yang merupakan sebuah ikatan janji bahwa ia akan bertanggungjawab/sepenuh hati memberikan yang terbaik terhadap desa tempat tinggalnya dan jika ada kejadian-kejadian yang mempertaruhkan nama desa. Setelah Ibe’e famaböbö löwi-löwi maka warga tersebut mengikuti Famolala bahele-hele dimana ia akan diterima untuk bergabung dengan masyarakat misalnya ke sumur, acara adat dan sebagainya.

c. Nifobanua atau Sowaunua yakni seseorang yang telah sah menjadi warga di desa tempat ia tinggal, contohnya etnis Dawa keturunan Aceh, Minangkabau, Etnis Tionghoa.

d. Sifatewu yakni pendatang/penumpang  yang belum terikat dengan adat setempat dan tidak memiliki hak atas tanah dan pemerintahan, kecuali kalau mereka  telah mengikat dirinya dengan hukum adat dengan memenuhi syarat dan norma tertentu.

Masyarakat Nias pada zaman dahulu jika ingin meneguhkan kepemilikan tanahnya maka ia mengadakan suatu kegiatan adat yang disebut Fanaru’ö Tanö. Adapun hal yang dipersiapkan dalam kegiatan tersebut yakni :

1. Mengundang Balugu/tokoh adat dan Salawa.

2. Menyiapkan sarigi firö yang merupakan mata uang dari logam pada zaman Belanda dan sekarang harganya kira-kira 700.000 dan diberikan kepada Tuhenöri.

3. Babi 1 ekor dan biasanya simbi merupakan penghormatan kepada Salawa.

4. Mengundang pihak-pihak yang berbatasan dengan tanahnya

5. Mengundang masyarakat di lingkungannya

Setelah menyiapkan beberapa hal tersebut diatas, maka dibuatlah hukum yang disebut dalam bahasa Nias Lafatörö goi’goi yang disahkan oleh Tuhenöri dengan mengatakan

“Da’a banuagu, sino ufatörö nola, andrö haniha zangai sitenga khönia ba göna ia huku yaia daö  öfa alisi bawi ba ibe’e gö mbanua“.

Artinya, ini merupakan kebun saya, maka saya tancapkanlah batas kebun saya ini melalui kegiatan adat, jika kelak tanah saya diganggu/ dipersengketakan maka orang yang mempersentakan tersebut akan dihukum dengan membayar adat berupa membawa 4 alisi babi dan memberikan makanan kepada warga disini.”

Keabsahan dari kepemilikan tanah pada masyarakat Nias juga terihat dengan adanya kegiatan adat perkawinan dan biasanya pengesahan secara tidak tertulis tersebut  ketika diadakan pada saat pesta adat wamözi aramba. Wamözi aramba yakni jika seorang laki-laki menikah dan disahkan secara adat di desanya maka secara otomatis dia akan memiliki hak dalam desa baik dalam hal kepemilikan tanah warisan orangtuanya maupun hak-hak lain dalam pelaksanaan musyawarah adat, seperti dalam penyelesaian sengketa. Selain itu perkawinan juga sebagai tanda kepemilikan tanah kepada pihak perempuan Nias yang akan secara otomatis memiliki tanah dari warisan suaminya, sehingga dalam pengerjaan lahan ladang, sawah, atau mendirikan rumah di tanah warisan  suaminya tidak akan diganggu gugat oleh masyarakat desa. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perkawinan dalam adat Nias dapat memberi kemudahan dalam penyelesaian sengketa tanah, karena ini akan mendorong adanya ikatan kekerabatan berupa marga yang kelak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Pengesahan adat menggunakan babi dan uang serta minuman tuak/brendi sebagai simbol sangat berartinya kegiatan  adat tersebut yang mana daging babi tersebut akan diberikan kepada pengetua adat dan pihak perempuan dari pengantin laki-laki yang disebut uwu. Pembagian kepada pengetua adat sesuai dengan kedudukan dari pengetua adat tersebut.

Sistem kepemilikan lahan secara tradisional baik secara adat fanaru’ö tanö ataupun acara adat perkawinan Famözi Aramba hanyalah berfungsi sebagai peneguhan secara adat di desa tersebut. Peneguhan secara adat tanpa adanya bukti tertulis telah membawa pengaruh signifikan terhadap terjadinya sengketa tanah. Hal ini terjadi karena kurangnya bukti-bukti kepemilikan tanah yang selalu hanya didasarkan konsep kejujuran dan tanpa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Hukum seperti Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, akhir-akhir ini mulai adanya penyadaran akan pentingnya sertifikat tanah sebagai kekuatan hukum untuk menghindari terjadinya pemanfaatan situasi misalnya, situasi tanaman yang sudah produktif dan ingin dikuasai, situasi pendidikan yang buta huruf dan sebagainya.

7 thoughts on “Sistem Kepemilikan Tanah pada Masyarakat Nias

  1. Domiria, Senang membaca blog anda, saya tertarik dengan kedatangan orang tionghoa ke gunungsitoli. seingat saya (berdasarkan cerita ibu saya) betul adanya tentang Kehai Adulo, Kehai Bule, Kehai Saitö Bewe, dan Kehai Timba , hanya saja saya lupa yang dimaksud dengan ke4 golongan ini apa? Selanjutnya setelah itu ada sistem yang namanya kafita cina dan asimilasi dengan penduduk asli melalui pernikahan maupun pengangkatan anak.

  2. salam persahabatan….saya anak malaysia dari kuliah di I.A.I.N SUMUT pernah KKN di Niaspada tahun 1997 dan tinggal 2 bulan di rumah Pak Kades di kg Miga..merasa kan suatu pengalaman yang tidak dapat sya lupakan ketika berada di sana…Nias memang sangat unik…Saya ingin mengucapka jutaan terima kasih kerana melayan sya dengan bergitu baik…sya ingin mencari anak pak kades iaitu Wani dan Wana…

  3. Data-data historis tentang kedatangan orang Aceh, Minang dan Cina agak sulit dipastikan, fakta bahwa suku-suku tersebut ada di Pulau Nias.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s