SENGKETA TANAH DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA PADA MASYARAKAT NIAS

Tahapan terjadinya Sengketa Tanah pada Masyarakat Nias

Masyarakat Nias merupakan masyarakat yang masih hidup dalam lingkaran kebudayaan dan adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Tanah merupakan wadah untuk mencari dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pentingnya arti tanah dalam kehidupan masyarakat Nias menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman yang ujung-ujungnya terjadi persengketaan. Kepemilikan tanah pada masyarakat adat Nias yang didasarkan atas kepemilikan bersama berdasar marga dan kekuasaan hingga sekarang masih berlaku, namun karena hukum adat kepemilikan tanah berdasarkan hak ulayat yang tertuang dalam Fondrakö masih bersifat lisan tidak tertulis menyebabkan kekuatan hukum adat itu sendiri semakin jauh dari harapan apalagi dengan keadaan generasi sekarang yang sudah tidak mengerti dengan adat Fondrakö dan lebih mengunakan jalur hukum kepemilikan tanah menurut Undang-undang Agraria. Akhir-akhir ini tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Nias, bahkan tanah dekat pantai pun bernilai sangat ekonomis. Pentingnya arti tanah tersebut kemudian menimbulkan masalah pertanahan yang akhir-akhir ini menjadi masalah yang semakin banyak kita jumpai dimana-mana termasuk wilayah adat Nias. Sebenarnya masalah tanah telah terjadi jauh sebelum adanya kemajuan di wilayah kabupaten Nias, misalnya saja persengketaan antar desa dalam memperebutkan tanah kekuasaan yang hingga sekarang masih bisa kita jumpai di daerah pelosok-pelosok Kabupaten Nias, dan lain sebagainya.

Awal Terjadinya Sengketa (Pra-Konflik)

Awal terjadinya masalah pertanahan di Nias biasanya terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

a. Penguasaan Lahan Produktif yang Bukan Hak Milik Penguasaan akan lahan produktif ini terjadi ketika tanah yang dahulunya tidak memiliki nilai namun setelah dikerjakan dan diolah serta menghasilkan menjadikan tanah itu semakin bernilai. Namun, berharganya tanah tersebut kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan dan pemanfaatan situasi oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh tanah yang bukan miliknya. Hal ini semakin bermasalah ketika tanah tersebut hanya diukur berdasarkan tanaman atau tanpa sertifikat dan kepemilikannya hanya diketahui oleh beberapa saksi yang menandatangani surat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Permasalahan makin rumit ketika yang menjadi saksi telah meninggal dan hal inilah yang kemudian menjadikan pihak lain memanfaatkan kesempatan tersebut, karena ia yakin akan menang pada saat adanya penyelesaian sengketa.

b. Status Tanah Yang Tidak Pasti Permasalahan status tanah yang tidak mempunyai kekuatan badan hukum menjadi permasalahan yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi dalam kehidupan masyarakat Nias bukti surat akan tanah itu sendiri hanya diperoleh dari adanya kekuatan hukum lokal diatas materai, terlebih lagi pada masyarakat yang berada jauh dari pusat perekonomian masyarakat Nias, kepemilikan tanah makin tidak jelas karena kepemilikan tanah masih bersifat bersama berdasarkan atas tanah ulayat. Tanah ulayat dalam hal ini seperti perladangan baru yang dibuka, otomatis kepemilikannya masih didasarkan atas kepercayaan bersama dengan warga yang juga sama-sama membuka lahan disekitar tempat tersebut.

c. Masalah Penjualan Tanah Yang Tidak Jelas Ukurannya Masyarakat Nias dahulunya dalam pembagian harta warisan bahkan dalam penjualan tanah hanya didasarkan sejauh orangtua melemparkan bibit tanaman, misalnya jika ia melemparkan bibit tanaman durian sejauh 5 km maka sejauh itulah tanah yang akan diperoleh masing-masing anaknya atau jika tanaman itu tumbuh maka tanaman tersebutlah yang akan menjadi batas tanaman anak-anaknya satu sama lain. Kondisi inilah yang akhirnya menjadikan kepemilikan tanah makin rumit, terlebih lagi jika orangtua yang mewariskan tanah tersebut meninggal dunia, akhirnya meninggalkan konflik berkepanjangan dalam kehidupan anak-cucunya kelak. Jika dulu sistem tersebut sah-sah saja berlaku karena tanah di Nias cukup luas, tapi kondisi sekarang tidaklah menunjang diberlakukannya cara demikian malah lambat laun sistem tersebut akan punah disebabkan cucu-cucunya yang memperoleh warisan berupa tanah tidak akan mendapat warisan.

d. Masyarakat Nias Yang Merantau Permasalahan sengketa tanah juga terjadi karena situasi keluarga. Desakan ekonomi dan kurangnya ketrampilan dalam mengolah lahan pertanian menjadikan anak-anak dari orangtua yang akan mewariskan tanah orangtuanya pergi merantau. Keputusan merantau dan tanpa mengetahui batas tanah dari orangtuanya menjadi masalah di kemudian hari, masalah juga semakin rumit ketika orangtua si anak tersebut meninggal dunia. Permasalahan lainnya ketika orangtuanya semasa hidupnya telah menjual beberapa bagian tanahnya kepada orang lain karena tidak sanggup mengolah maupun karena desakan ekonomi, hubungannya kelak dengan terjadinya sengketa ketika pihak yang membeli tanah tersebut memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan.

e. Akibat Adanya pembangunan Pembangunan sangatlah penting bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat Nias. Terlebih di era modernisasi yang semakin canggih, pembangunan itu sendiri mengambil peranan penting. Kegiatan pembangunan di Nias semakin marak ketika terjadinya gempa 28 maret 2005, gempa yang telah meluluhlantakan bangunan dan sistem perekonomian masyarakat Nias menjadi salah satu motivasi berharganya dan sangat dibutuhkannya tanah. Masalah kemudian timbul ketika terjadinya proses pembelian tanah didasarkan kepercayaan, janji dan ketidaktahuan hukum oleh si pemilik lahan.

f. Perolehan Harta Warisan Dari Pihak Laki-Laki (suami dari si pemilik tanah) Pernikahan secara adat Nias sekaligus menjadi pengesahan bagi kepemilikan tanah berdasarkan warisan dari pihak laki-laki terhadap istrinya. Permasalahan sengketa tanah terjadi ketika suaminya meninggal dunia sementara si istri pergi merantau ke desa lain. Hal ini pun dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang merasa bisa mempermainkan situasi tersebut, dengan cara mengambil secara diam-diam hasil-hasil dari lahan tersebut bahkan mengeser batas tanah agar kelak tanah tersebut menjadi miliknya.

Konflik

Beberapa faktor pra-konflik yang telah diuraikan menimbulkan terjadinya konflik diantara pihak yang bersengketa. Konflik tersebut terdiri dari:

a. Sindiran Sindiran ini biasanya berdampak pada keluarga. Misalnya, pada setiap kegiatan desa/perkumpulan warga atau ketika adanya arisan yang dilaksanakan oleh Ibu-Ibu dilingkungannya serta Bapak-bapak yang sedang berkumpul di Lafo duo (warung tuak), sering menceritakan sengketa tanah yang mereka dengar. Akhirnya inilah yang menimbulkan sindiran-sindiran halus ketika orang yang bersengketa lewat ataupun mengikuti kegiatan desa.

b. Tindakan Tindakan yang dilakukan misalnya; tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan desa, dijauhi oleh warga desa dalam kegiatan adat, jika ada kemalangan atau kegiatan perkawinan tidak akan dihadiri oleh warga. Tindakan lainnya yakni antara pihak yang bersengketa dimana tidak saling bicara, saling menyindir, saling menjatuhkan, selalu mencari celah agar pihak lawan sengketanya jatuh, dan lain sebagainya.

Sengketa

Sengketa terjadi ketika pihak yang disindir/dikasari dengan tindakan merasa tidak bersalah/teraniaya dan merasa terancam keamanannya di desa, kemudian ia melaksanakan kegiatan pembicaraan kekeluargaan. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan mediasi, dimana tahap mediasi ini dilaksanakan oleh seorang mediator. Adapun syarat mediator dalam proses penyelesaian sengketa yakni:

1. Dari pihak keluarga (jika masalah sengketa antara saudara kandung) menggunakan jasa mediator paman (sibaya) dari pihak laki-laki.

2. Mediator mencalonkan diri, artinya mediator yang mengetahui bahwa ada sengketa menawarkan diri kepada pihak keluarga yang bersengketa agar permasalahan dapat selesai secepatnya.

3. Mediator ditunjuk oleh pengurus desa/tokoh adat/tokoh agama, ini berlaku untuk permasalahan sengketa dengan pihak luar/bukan keluarga. Biasanya ini menggunakan mediator tokoh agama/tokoh adat yang sering menangani sengketa atau berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang ada di desa. Jika mediasi secara kekeluargaan tidak menemukan titik terang terhadap permasalahan yang terjadi, akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah adat yang dihadiri oleh lembaga adat desa dan lembaga pemerintahan desa. Musyawarah ini dilaksanakan di balai desa atau dulu lebih dikenal arö gosali. Kegiatan musyawarah ini dihadiri oleh pihak yang bersengketa, mediator, saksi kedua belah pihak, tokoh agama, tokoh adat dan masayarakat desa. Akan tetapi tidak semua permasalahan menggunakan jasa mediator, ada juga beberapa pihak yang mempercayakan permasalahannya pada segala keputusan musyawarah tanpa harus ada perantaraan terlebih dahulu. Musyawarah adat atau fangosara’o tödö sangat memiliki pengaruh dalam permasalahan desa dan masyarakat desa, salah satunya penyelesaian sengketa. Segala keputusan yang ditetapkan saat musyawarah adat memiliki kekuatan hukum berupa adanya surat perdamaian/surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi dan tokoh adat dan kepala desa di atas materai. Kekuatan hukum ini dapat kita lihat secara nyata dimana sangat jarang adanya penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya sanksi moral, kelak jika pihak yang bersengketa membawa permasalahan ke pengadilan. Sanksi moral tersebut yakni tidak dianggap sebagai warga desa, tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat dan desa, jika ada kemalangan/perkawinan tidak dihadiri oleh tokoh adat/agama dan masyarakat. Biasanya, sikap inilah yang kemudian menjadikan orang yang kembali mempermasalahkan keputusan musyawarah adat pergi dari desa tersebut.

About these ads

One thought on “SENGKETA TANAH DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA PADA MASYARAKAT NIAS

  1. salam bung,….
    saya sedang mencari2 arahan bagaimana menyelesaikan urusan tanah bangunan yg akhir2 ini merisukan saya,..dan mencari notaris yg dpt membantu saya,.dlm urusan ini , berhubung saya sendiri jauh dr tanah air,..dan blm bisa pulang ke indonesia,..
    maka saya mohon maaf jika tulisan saya jauh dr masalah di atas,..mohon di harpakan kemaklumanya,..
    begini bung,..saya membeli tanah paman dr pihak suami,.tanpa adanya surat DLL,..karena ia nya msh saudara,..maka saya pasrah saja,..skg malang pernikahan kami berujung perceraian,..ketika saya dlm perantuan,..suami membawa kabur sebagian harta,..dan menghilang kabar terakhir suami sdh menikah dan mempunyai anak,..saya mengikhlaskan harta yg telah terbawa kabur,..
    tetapi rumah itu saya beli dr tanah mulai terbangunya rumah semuanya dr hasil keringat saya sendiri,.bagaimana selanjutnya pak urusan itu?,..sementara dr pihak paman suami, berkata saya tidak hak atas rumah itu,..dan saya tdk mempunyai bukti pembelian tanah tersebut,..
    meskipun saya telah nyata membelinya,..
    tolong sekali pak,..apakah jika saya ajukan ke hukum saya akan menang?,…bagaimana caranya?,..
    tolong berikan saya infromasi kepada siapa saya bisa meminta tlg,..dan notaris mana yg bisa saya andalkan,.
    tanah dan bangunan itu, terletak di jawa tengah cilacap,..
    tanah dan rumah mencapai kisaran 400 jt,..
    terimakasih saya harapkan bantuanya sekali,..
    @ sfyndamayanti@gmail.com
    cell,.1516 4130032,..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s